Selamat Datang Di Media Informasi Dinas Sosial Budaya & Pariwisata Kabupaten Teluk Bintuni
HOME
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PRASARANA DAN SARANA SOSIAL
BIDANG BUDAYA
BIDANG PARIWISATA

 

 

 

 

 


RENSTRA
RENCANA KERJA (RENJA)
LAKIP & LAPORAN TAHUNAN
LAPORAN KEUANGAN & ASET
TULIS BERITA

 




 



 

Kunjungan Kerja


Kunjungan Kerja


Kunjungan Kerja


Kunjungan Kerja


 

 

 
   
 

Tujuan Umum Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata

Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata adalah institusi di Iingkugan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang bertanggung jawab dalarn penyelenggaraan pernbangunan di bidang sosial budaya dan pariwisata dalarn rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Berta pengembangan potensi pariwisata. Tujuan umum pernbangunan bidang sosial, budaya dan pariwisata di Kabupaten Teluk Bintuni adalah meningkatnya kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni.

 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta landasan operasional, yaitu Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, maka Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata menyusun tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata.

 

Adapun tugas pokok Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 

 Pasal 9 huruf 3 (tiga) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, budaya dan pariwisata;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial,budaya dan pariwisata;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial budaya dan pariwiasata;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Kedudukan Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial budaya dan pariwisata, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sedangkan kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

  1. Penetapan kebijakan bidang sosial Skala daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
  2. Penyusunan perencanaan bidang sosial Skala daerah;
  3. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial Skala daerah;
  4. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial Skala daerah;
  5. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
  6. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;
  7. Pemberian bimbingan, monitoring, supervise, konsultasi, dan fasilitasi bidang social Skala daerah;
  8. Identifikasi sasaran penanggulangan masaiah sosial Skala daerah;
  9. Pengalian dan pendayagunaan PSKS Skala daerah;
  10. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS Skala daerah;
  11. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial Skala daerah;
  12. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial Skala daerah:
  13. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial Skala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial;
  14. Penyediaan sarana dan prasarana sosial Skala daerah;
  15. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja social Skala daerah;
  16. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial Skala daerah:
  17. Pengusulan talon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial Skala daerah;
  18. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial Skala daerah;
  19. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial:
  20. Pemberian penghargaan di bidang sosial Skala daerah;
  21. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi Skala daerah;
  22. Pembangunan,perbaikan,pemeliharaan,Taman Makam Pahlawan di daerah:
  23. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan perintis kemerdekaan;
  24. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat daerah;
  25. Penanggulangan korban bencana Skala daerah;
  26. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang Skala daerah;
  27. Pengendalian pengumpulan uang atau barang Skala daerah;
  28. Pemberian rekomendasi izin undian skala daerah bila diperlukan;
  29. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat daerah;
  30. Pelaksanaan dan pengembangan jamin sosial bagi penyandang cacat fisik
  31. dan mental, lanjut usia tidak pontensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu,skala daerah;
  32. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala daerah;
  33. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah;
  34. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan;
  35. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
  36. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah  mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala daerah;
    Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di
    bidang penanaman nilai-nilai tradisi pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
    Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala daerah;
  37. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan operasior-al perfilman skala daerah;
  38. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing daerah;
  39. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film,penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan;
  40. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
  41. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kebijakan luar negeri di bidang perfilman;
  42. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala daerah;
  43. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala daerah;
  44. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala daerah;
  45. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah
  46. mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing
  47. dibidang kesenian;
  48. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasarna War negeri skala daerah;
  49. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat daerah;
  50. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala daerah;
  51. penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan
  52. negara Skala daerah;
  53. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala daerah;
  54. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (karya seni) skala daerah;
  55. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala daerah; Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
  56. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam
  57. rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala daerah;
  58. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala daerah;
  59. Pelaksanaan pedomasn Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di
  60. bidang pemahaman sejarah nasional,sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
  61. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi daerah;
  62. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi clan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
  63. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan Skala daerah;
  64. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala daerah;
  65. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai database- do sistem informasi geografi sejarah;
  66. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah Skala daerah;
  67. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diktat bidang sejarah skala daerah;
  68. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "cultural Diverrsity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and natural Heritage" skala daerah;
  69. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya (BCB) situs skala daerah;
  70. Penetapan BCB/situs skala daerah;
  71. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah;
  72. Penerapan pedoman penelitian;
  73. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah;
  74. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala daerah;
  75. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan,dan pemanfaatan kebudayaan skala daerah;
  76. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala daerah;
  77. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiscal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia keluar negeri dari daerah;
  78. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di daerah;
  79. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi Beni tradisional dan modern di daerah;
  80. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala daerah;
  81. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat daerah;
  82. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah;
  83. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di daerah;
  84. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di daerah;
  85. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di daerah;
  86. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat daerah;
  87. Perizinan membawa BCB keluar daerah dalam satu provinsi;
  88. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah;
  89. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di daerah;
  90. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah;
  91. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di daerah;
  92. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif Nasional di daerah;
  93. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala daerah;
  94. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di daerah;
  95. Pemetaan sejarah skala daerah;
  96. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di daerah;
  97. Penanganan perlindungan, pemiliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skal daerah;
  98. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala daerah;
  99. Pengusulan penetapan BCB/situs Provinsi kepada Provinsi dan penetapan BCB/situs skala daerah;
  100. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemiliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala daerah;
  101. Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemiliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala daerah;
  102. Perizinan survey dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomedasi pemerintah;
  103. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah;
  104. Registrasi museum dan koleksi di daerah;
  105. Penyelenggaraan akreditasi museum dan koleksi di daerah;
  106. Penambahan dan penyelamatan ko(eksi museum di daerah;
  107. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan Skala daerah;
  108. Pemberian izin usaha pariwisata Skala daerah;
  109. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata Skala daerah;
  110. Pelaksanaan kerjasama pengembangan pariwisata Skala daerah;
  111. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata Skala daerah;
  112. Penyelenggaraan promosi Skala daerah;
  113. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata Skala daerah;
  114. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata Skala daerah;
  115. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata Nasional Skala daerah.
  116. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata Skala daerah;
  117. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata Skala daerah;
  118. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi Nasioanal oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
  119. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

 
   

   
  Pembangunan SDM Teluk Bintuni Harus Terus Dilakukan
Oleh : Muris, Tabura Pos
24 Juli 2014, 13.20 WIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  KEGIATAN & PENGUMUMAN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Copyright © 2011 Dinas Sosial & Pariwisata Kabupaten Teluk Bintuni